Sebagai negara sekular, Indonesia secara nyata telah memisahkan agama dari segala sesuatu yang bersifat umum (publik). Pendidikan, Sejarah, Kebudayaan, Pemerintahan, Pengadilan (Hukum) dan lain-lain, semuanya terpisah dari agama.

Negara tidak akan mencampuri urusan agama, karena itu termasuk ranah pribadi setiap individu rakyatnya. Benarkah demikian?

Jika asas berpikir Islam adalah “halal-haram”, maka asas berpikir sekular adalah “manfaat-mudharat”. Negara jelas tidak akan memikirkan perihal bagaimana rakyatnya beribadah—contoh: tidak ada hukuman/sanksi dari negara jika ada rakyatnya yang tidak shalat wajib, atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan, tidak membayar zakat dan lain-lain—rakyatnya mau taat beribadah ataupun tidak, tidak ada manfaat (keuntungan) bagi negara dan juga dianggapnya itu adalah hak asasi manusia (HAM). Karena agama dinilai tidak penting, maka institusi seperti Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tidak mungkin diberi kewenangan untuk memberikan sanksi, hanya sekedar memfatwakan, memberikan saran tentang suatu hukum—contoh: keharaman khamr, zinah, meninggalkan rukun Islam dan lain-lain—ketika hukum-hukum itu dilanggar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kembali lagi, itu kan hak asasi manusia (HAM).

Tapi mengapa, ketika dalam urusan ibadah (agama) terdapat manfaat (keuntungan), negara ikut campur mengurusinya? Contoh “urusan agama” yang negara ikut campur mengurusinya adalah haji, infaq, zakat, sodaqoh, proyek-proyek di Kementrian Agama dan lain-lain. Berarti statement di atas tidak benar, Indonesia tidak konsisten. Walhasil, Indonesia menjalankan sekularitasnya tidak secara kaffah, begitu pun mayoritas rakyatnya; pola pikir dan pola sikapnya sekular, walaupun di KTPnya tertera agama: Islam.

Negara maju (secara duniawi) adalah negara yang sistem negaranya diterapkan secara menyeluruh (tidak setengah-setengah), dan sistem tersebut sesuai dengan hati nurani rakyatnya. Dengan kata lain, penyelenggara negara beserta warga negara sepaham dalam menjalankan sistem negaranya. Contoh: Sosialisme-Komunis di Uni Soviet, Kapitalisme-Sekular (dengan sistem pemerintahan Demokrasi) di Amerika. Mereka maju karena ideologi mereka sesuai dengan hati nurani rakyatnya.
Mengapa di Indonesia demokrasi tidak membawa kemajuan? Karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengapa demokrasi tidak cocok dengan Islam? Karena banyak sekali produk Sekukelarisme beserta segala aturan/paham turunannya (demokrasi, hukum positif (KUHP), pluralisme, liberalisme, hedonisme, materialisme, HAM dan lain-lain) bertentangan dengan aturan Islam. Sebagai Muslim, aturan-aturan itu bertentangan dengan hati nurani rakyat(mayoritas)nya. Baik secara sadar maupun tidak disadarinya.

Jika ingin negara Indonesia ini maju, maka sistem negaranya harus diganti dengan sistem yang sesuai dengan hati nurani rakyatnya. Sistem apa yang sesuai? Karena mayoritas warga negara ini Muslim, maka sistem yang ada (yang telah terbukti gagal) saat ini harus diganti dengan sistem negara Islam. Apakah sudah ada aturan Perundang-undangan Negara Islam, Kitab Hukum Pidana/Perdata Islam, Struktur Negara Islam dan segala perangkat yang dibutuhkan sebagai sebuah negara? Tentu sudah (Silahkan dilihat di  http://hizbut-tahrir.or.id/ ). Sebagai Muslim tentu kita mengetahui dan mempercayai bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak ada yang tidak diatur dalam Islam, Islam menjelaskan tentang sebelum kehidupan, kehidupan dan setelah kehidupan,  semua sudah lengkap. Jika ada hal-hal baru yang perlu dihukumi—seperti internet dan lain-lain—maka para Pejabat Negara Islam (anggaplah saat ini DPRnya), pada rapat paripurnanya akan membahas ini dengan al-Quran dan as-Sunnah dihadapannya sebagai acuan pembuatan hukum, bukan hanya logika dan hawa nafsu manusia belaka. 

Sistem negara Islam ini adalah Khilafah, dipimpin oleh manusia yang paling takut kepada Tuhannya yaitu Khalifah. Pejabat-pejabat abdinegaranya adalah orang-orang yang paling taat kepada Tuhannya. Sehingga dalam sistem negara ini, orang-orang akan banyak menolak untuk menjadi pemimpin karena beratnya tanggung jawab ketika dihisab kelak. Dengan sistem yang adil dari Yang Maha Adil, akan membawa rakyatnya kepada kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. InsyaAllah.