Archive for Mei, 2015


Sebagai negara sekular, Indonesia secara nyata telah memisahkan agama dari segala sesuatu yang bersifat umum (publik). Pendidikan, Sejarah, Kebudayaan, Pemerintahan, Pengadilan (Hukum) dan lain-lain, semuanya terpisah dari agama.

Negara tidak akan mencampuri urusan agama, karena itu termasuk ranah pribadi setiap individu rakyatnya. Benarkah demikian?

Jika asas berpikir Islam adalah “halal-haram”, maka asas berpikir sekular adalah “manfaat-mudharat”. Negara jelas tidak akan memikirkan perihal bagaimana rakyatnya beribadah—contoh: tidak ada hukuman/sanksi dari negara jika ada rakyatnya yang tidak shalat wajib, atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan, tidak membayar zakat dan lain-lain—rakyatnya mau taat beribadah ataupun tidak, tidak ada manfaat (keuntungan) bagi negara dan juga dianggapnya itu adalah hak asasi manusia (HAM). Karena agama dinilai tidak penting, maka institusi seperti Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tidak mungkin diberi kewenangan untuk memberikan sanksi, hanya sekedar memfatwakan, memberikan saran tentang suatu hukum—contoh: keharaman khamr, zinah, meninggalkan rukun Islam dan lain-lain—ketika hukum-hukum itu dilanggar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kembali lagi, itu kan hak asasi manusia (HAM).

Tapi mengapa, ketika dalam urusan ibadah (agama) terdapat manfaat (keuntungan), negara ikut campur mengurusinya? Contoh “urusan agama” yang negara ikut campur mengurusinya adalah haji, infaq, zakat, sodaqoh, proyek-proyek di Kementrian Agama dan lain-lain. Berarti statement di atas tidak benar, Indonesia tidak konsisten. Walhasil, Indonesia menjalankan sekularitasnya tidak secara kaffah, begitu pun mayoritas rakyatnya; pola pikir dan pola sikapnya sekular, walaupun di KTPnya tertera agama: Islam.

Negara maju (secara duniawi) adalah negara yang sistem negaranya diterapkan secara menyeluruh (tidak setengah-setengah), dan sistem tersebut sesuai dengan hati nurani rakyatnya. Dengan kata lain, penyelenggara negara beserta warga negara sepaham dalam menjalankan sistem negaranya. Contoh: Sosialisme-Komunis di Uni Soviet, Kapitalisme-Sekular (dengan sistem pemerintahan Demokrasi) di Amerika. Mereka maju karena ideologi mereka sesuai dengan hati nurani rakyatnya.
Mengapa di Indonesia demokrasi tidak membawa kemajuan? Karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengapa demokrasi tidak cocok dengan Islam? Karena banyak sekali produk Sekukelarisme beserta segala aturan/paham turunannya (demokrasi, hukum positif (KUHP), pluralisme, liberalisme, hedonisme, materialisme, HAM dan lain-lain) bertentangan dengan aturan Islam. Sebagai Muslim, aturan-aturan itu bertentangan dengan hati nurani rakyat(mayoritas)nya. Baik secara sadar maupun tidak disadarinya.

Jika ingin negara Indonesia ini maju, maka sistem negaranya harus diganti dengan sistem yang sesuai dengan hati nurani rakyatnya. Sistem apa yang sesuai? Karena mayoritas warga negara ini Muslim, maka sistem yang ada (yang telah terbukti gagal) saat ini harus diganti dengan sistem negara Islam. Apakah sudah ada aturan Perundang-undangan Negara Islam, Kitab Hukum Pidana/Perdata Islam, Struktur Negara Islam dan segala perangkat yang dibutuhkan sebagai sebuah negara? Tentu sudah (Silahkan dilihat di  http://hizbut-tahrir.or.id/ ). Sebagai Muslim tentu kita mengetahui dan mempercayai bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak ada yang tidak diatur dalam Islam, Islam menjelaskan tentang sebelum kehidupan, kehidupan dan setelah kehidupan,  semua sudah lengkap. Jika ada hal-hal baru yang perlu dihukumi—seperti internet dan lain-lain—maka para Pejabat Negara Islam (anggaplah saat ini DPRnya), pada rapat paripurnanya akan membahas ini dengan al-Quran dan as-Sunnah dihadapannya sebagai acuan pembuatan hukum, bukan hanya logika dan hawa nafsu manusia belaka. 

Sistem negara Islam ini adalah Khilafah, dipimpin oleh manusia yang paling takut kepada Tuhannya yaitu Khalifah. Pejabat-pejabat abdinegaranya adalah orang-orang yang paling taat kepada Tuhannya. Sehingga dalam sistem negara ini, orang-orang akan banyak menolak untuk menjadi pemimpin karena beratnya tanggung jawab ketika dihisab kelak. Dengan sistem yang adil dari Yang Maha Adil, akan membawa rakyatnya kepada kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. InsyaAllah.

Tantangan terbesar yang menghadang kaum Muslim saat ini adalah menyikapi berbagai perkara yang terus berubah, tentunya melalui pemahaman Islam yang benar. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mengacu pada metode yang sudah ditetapkan Islam dalam memahami hukum-hukum syariah, yakni mengaitkan fakta yang ada dengan nash-nash syariah.

Hanya saja, pemahaman Barat dan metode berpikir yang digunakan orang kafir, juga mereka yang terpengaruh oleh pola pikir Barat, sudah sedemikian merasuki benak kaum Muslim. Ini berakibat pada kemunduran dalam pelaksanaan hukum-hukum fikih. Mereka justeru lebih memilih mengamalkan apa yang dikenal dengan ‘fikih darurat’. Pada gilirannya, hal ini mengeluarkan konsep daarurat dari bingkai fikihnya; menjadi alternatif yang lebih dipilih daripada pemberdayaan akal pemikiran.

Darurat berkembang menjadi selubung fikih yang bisa mengunci pintu berpikir. Akhirnya, segala sesuatu yang baru menjadi anak dari darurat dan natijah (hasil) dari hajat, seakan-akan darurat itulah kerangka yang umum untuk fikih. Tidak ragu lagi, hal ini menjadi celah yang sangat berbahaya yang bisa meruntuhkan bangunan fikih itu sendiri.

Karena itu kita harus bisa membedakan upaya memasukkan fikih ke dalam bab darurat—yang disebabkan kelemahan dan ketidakmampuan berpikir—dengan kaidah fikih dalam tatanannya yang umum. Sesungguhnya kaidah fikih ad-dharurat tubih al-mahdzurat (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan) dan ketetapan lain dalam ushul fikih itu dipandang sebagai kaidah-kaidah penting jika memang diperlakukan dalam bingkai fikih. Penting bagi kita untuk memahami kaidah ini berikut tempatnya yang tepat dan tatacara penerapannya.

Dharurat (darurat) adalah isim dari mashdaridhthirar”. Pengertiannya adalah: al-ihtiyaj ila as-sya’i(membutuhkan sesuatu). Dikatakan idhtharrahu ila kadza artinya: dia sangat membutuhkan sesuatu; sesuatu itu memaksa dia sehingga dia menjadi terpaksa.

Dharurat semakna dengan dharar atau bentuk mubalaghah dari dharar. Dalam mendefinisikan darurat, para ahli fikih memiliki beberapa redaksi dan ungkapan. Meski demikian, ungkapan mereka tetap tdak keluar dari kondisi “sampainya manusia pada suatu batasan yang jika tidak mengambil atau melakukan sesuatu yang haram maka dia akan binasa atau hampir binasa”. Kebinasaan tersebut bisa berdasarkan kepastian ataupun dugaan kuat saja.

Definisi dharurat ini menghasilkan sejumlah pengertian. Pertama: dharurat adalah uzur syar’i yang menuntut seseorang melakukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Ini berbeda dengan hukum alternatif yang ditetapkan oleh syariah yang disebut dengan rukhshah. Karena itu uzur yang membolehkan keharaman tersebut harus ditetapkan batasannya oleh syariah.

Kedua: dharurat adalah kondisi yang memaksa dan biasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya.

Ketiga: dharar tersebut nyata-nyata mengancam jiwa, bukan yang lain.

Adapun hajat (kebutuhan) berbeda dengan dharurat walaupun memang dalam hajat dan dharurat itu terdapat masyaqqah (kesulitan). Hanya saja kesulitan yang ada dalam hajat bukanlah sesuatu yang mulji‘(bersifat memaksa), karena tidak mengakibatkan kebinasaan jiwa atau cacatnya anggota badan. Hukumhajat itu berbeda dengan hukum dharurat.

Walaupun dharurat menjadi sebab adanya rukhshah, rukhshah itu lebih umum dari dharurat. Rukhshahmencakup kondisi dharurat maupun tidak dharurat seperti uzur syar’i yang mengharuskan adanya keringanan.

Di antara dalil bahwa dharurat itu bisa membolehkan seseorang melakukan keharaman dan dipandang sebagai uzur syar’i adalah firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (saat disembelih) disebut nama selain Allah. Namun, siapa saja dalam keadaan terpaksa (memakannya), padahal dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tak ada dosa bagi dia (QS al-Baqarah [2]: 173).

Saat menjelaskan firman Allah SWT ini,Ibnu Abbas ra. berkata, “Siapa saja yang memakan sesuatu dari semua ini dalam keadaan terpaksa (mudhtharr) maka tidak apa-apa. Siapa saja yang memakannya tanpa terpaksa maka dia sama telah melampaui batas.”

Hanya saja, para ulama muta’akhirin telah menetapkan definisi darurat yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa darurat adalah kondisi yang jika seorang mukallaf sampai pada kondisi itu maka dia boleh melakukan sesuatu yang haram. Kebolehan ini berlangsung hingga hilangnya gangguan dalam segala bentuknya. Dengan demikian, menurut mereka, darurat tak hanya terbatas pada ketakutan akan timbulnya kebinasaan dan kecacatan saja seperti yang ditetapkan oleh nash-nash al-Quran dan pernyataan yang dinukil dari para Sahabat, tabi’in dan ulama zaman dulu, melainkan lebih umum dari itu semua. Menurut mereka, darurat itu bisa juga mencakup menolak dharar atas jiwa, kehormatan, harta, agama dan tanah air. Mereka berpendapat seperti itu dengan beralasan bahwa bangunan syariah itu tegak di atas prinsip menarik berbagai maslahat dan menolak berbagai mafsadat (jalb al-mashalih wa dar‘u al-mafasid), juga berdasarkan prinsip menolak kesempitan dan kesulitan dari para mukallaf (raf’ul haraj). Menurut mereka syariah ilahiyah itu datang untuk melindungi kehidupan manusia secara utuh, yakni kebutuhan yang lima, dimana kehidupan dunia dan agama tak akan bisa tegak tanpa itu; juga bahwa taklif yang diberikan pada hamba itu diberi syarat berupa adanya kemampuan sang hamba (al-qudrah).

Sebenarnya definisi para fukaha terdahulu itulah yang rajih (kuat). Pertama: karena adanya dalil atas hal itu. Kedua: karena kesimpulan yang diambil oleh ulama muta’akhirin itu sebenarnya tidak berdalil. Pasalnya, menarik maslahat dan menolak mafsadat itu bukanlah ‘illat syar’i untuk hukum apapun, bahkan untuk syariah secara umum. Nash-nash hanya menunjukkan bahwa tujuan syariah Islam itu adalah menarik maslahat dan menolak mafsadat. Artinya, natijah yang dihasilkan dari penerapan syariah itu adalah memperoleh maslahat dan menolak mafsadat. Menarik maslahat dan menolak mafsadat bukanlah motif yang mendasari pensyariatan hukum. Adapun pendapat mereka bahwa dharurat itu mencakup perlindungan terhadap maqashid yang lima, maka maqashid tersebut muncul sebagai natijahdari hukum syariah. Maqashid tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan istinbath, istidlal dan pen-ta’lil-an hukum.

Upaya menghilangkan kesempitan dan kesulitan pun tak layak dijadikan dalil. Mereka berargumentasi dengan firman Allah SWT (yang artinya): Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ini merupakan penggalan ayat yang ada setelah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Hai orang-orang yang beriman, rukuk, sujud dan sembahlah Tuhan kalian serta perbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan (QS al-Hajj [22]: 77-78).

Dengan demikian kesempitan itu telah dihilangkan dari mereka dalam perkara yang diperintahkan kepada mereka seperti ibadah, melakukan kebaikan, berperang demi menggapai ridha-Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah memilih kalian, wahai kaum Mukmin, untuk memeluk agama-Nya dan mendapatkan pertolongan-Nya. Dia tidak akan membuat kesempitan atas kalian melainkan sekadar beban yang bisa kalian tanggungkan. Penggalan ayat di atas semisal dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 286.

Jika berpegang pada pemahaman penganut kaidah al-harj itu tentu akan banyak gugur taklif hukum karena taklif itu memang sulit dan berat. Disebut taklif karena berasal dari kata kulfah yang artinyamasyaqqah (kesulitan). Jika muncul kesulitan dalam suatu taklif maka hal itu akan menggugurkan dalil-dalil ini sehingga akhirnya mengharuskan gugurnya taklif-taklif tersebut. Menggugurkan taklif-taklif sulit yang ditetapkan oleh syariah itu bertentangan dengan prinsip syariah. Berpegang pada dalil-dalil ini sesuai pemahaman kaidah raf’ul haraj juga bertentangan dengan syariah. Karena itu kaidah raf’ul harajini tidak boleh diamalkan. Justru kita harus berhenti pada batasan yang sudah ditetapkan oleh syariah berupa dalil-dalil tafshili (rinci) untuk setiap perkara yang sudah dirinci, lalu menerapkan dalil-dalil itu pada persoalan baru tanpa melihat apakah di dalamnya ada kesulitan ataukah kemudahan. Apalagi Rasulullah saw. bersabda, “Neraka itu dikelilingi dengan berbagai perkara yang disenangi, sedangkan surga dikelilingi dengan perkara yang tak disukai.”

Karena itu jika terjadi kondisi darurat maka melakukan sesuatu yang haram itu menjadi boleh menurut syariah. Hanya saja harus diketahui bahwa tidak setiap klaim dari orang yang mengaku terpaksa melakukan keharaman itu bisa diterima, melainkan harus terpenuhi sejumlah syarat terpenuhinya kondisi darurat. Di antara syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Darurat benar-benar terjadi dan tidak bertangguh; arinya benar-benar dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan atau kecacatan. Ini bisa didasarkan pada dugaan kuat jika tidak sampai meyakinkan. Simudhtharr (orang yang terpaksa) memang harus melakukan sesuatu yang haram saat tak ada lagi sarana mubah lainnya untuk menolak dharar tersebut. Jika hal seperti itu terjadi maka harus diperhatikan standar pengambilan rukhshah, misalnya hanya terbatas pada perkara yang boleh diambil tersebabdharurat dengan kadar secukupnya. Sebagaimana disampaikan para ulama bahwa darurat itu ditakar dengan kadarnya.

Syarat lainnya, keharaman yang dilakukan tidak menimbulkan dharar lain yang lebih besar dari dhararyang diakibatkan oleh adanya kondisi harurat tersebut. Tidak boleh melakukan keharaman dalam rangka menjaga anggota badan dari kecacatan yang malah mencacati anggota tubuh lainnya atau membinasakan jiwa. As-Suyuthi menyatakan bahwa ad-dharurat tubih al-mahdzurat dengan syaratdharar-nya tidak kurang bahayanya dari perkara yang diharamkan tersebut. Selain itu tenggang waktu mengambil rukhshah dibatasi oleh keberadaan uzur. Jika uzurnya hilang maka rukhshah-nya pun hilang.

Hukum mengambil rukhshah dalam kondisi dharurat harus dilihat dulu: Jika berpegang pada ‘azimah itu benar-benar bisa mengakibatkan kebinasaan, maka mengamalkan rukhshah menjadi wajib, dan berpegang pada ‘azimah menjadi haram. Siapa saja yang takut binasa jika tidak memakan daging bangkai, dia boleh mengambil rukhshah dan boleh pula berpegang pada ‘azimah. Adapun jika dia yakin akan binasa, maka berpegang pada rukhshah menjadi wajib, dan sebaliknya menjadi haram berpegang pada ‘azimah.

Tinggallah kini masalah perbedaan antara ikrah (keterpaksaan) dan idhthirar (kondisi darurat). Ikrahadalah menyebabkan orang lain melakukan sesuatu tanpa didasari kerelaan; ia tak memilih untuk melakukan itu saat terlepas dari paksaan. Berbeda halnya dengan idhthirar. Seorang mudhtharr (yang mengalami kondisi darurat) melakukan keharaman itu berdasarkan pilihannya, walaupun kerelaan yang ada pada dirinya telah menyimpang. Hal ini mengakibatkan sejumlah perkara berikut:            Seorangmukrah (yang dipaksa) itu boleh melakukan keharaman jika terdapat kondisi al-ikrah al-mulji, misalnya memakan daging bangkai dan melontarkan kalimat kekufuran. Tak ada perbedaan apakah urusannya termasuk hak Allah ataukah hak manusia. Tak ada batasan tertentu terkait perkara yang haram tersebut kecuali membunuh dan berzina. Dengan demikian tak ada istilah ikrah dalam kedua hal tersebut.

Ini berbeda dengan idhthirar. Seorang mudhtharr boleh memakan sesuatu yang haram, tetapi tidak sampai pada batasan kenyang, hanya sekadar menghilangkan daruratnya saja. Ini berdasarkan hadis riwayat Samurah bin Jundab ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: Jika kamu memberi minum air susu untuk keluargamu sebagai bagian makan malam maka jauhilah bangkai yang dilarang oleh Allah.”

Inilah pemahaman yang benar tentang darurat. Pada prinsipnya kaidah tersebut harus dipegang dalam pola seperti ini.

Hanya saja, ketidaktahuan atau sikap pura-pura tidak tahu telah menimbulkan banyak kebingungan dan perbedaan pendapat. Ambiguitas ini muncul pada orang yang menunggangi kaidah ini untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik. Orang seperti ini akan memegang kaidah darurat demi melegalkan tindak kejahatannya atau membubuhkan stempel syariah pada dosanya. Berbagai perkara yang kita dengar akhir-akhir ini seperti fikih minoritas (aqaliyat), fikih prioritas (awlawiyat), penerapan syariah secara bertahap dan kebolehan riba yang sedikit adalah contoh penyalahgunaan kaidah darurat. Bahkan sampai ada yang lancang mengatakan pentingnya sekularisme yang tidak melibatkan agama dalam politik dan sistem pemerintahan, juga pentingnya berpegang pada sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar kebangsaan yang tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agamanya. [Usamah Ya’qub][Diterjemahkan dan disarikan oleh Dede Koswara, Staf Pengajar Ma’had al-Abqary Serang]

Sejenak berpikir, membayangkan dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita

1_2012108_28602 (1)

Kehidupan aman dan damai yang melenakan tanpa keridhoanNYA

Keterlenaan yang menyebabkan matinya hati, matinya iman

Hati yang hanya peduli kepada dirinya sendiri

Iman yang disesuaikan dengan logika

Kesenangan demi kesenangan yang dipikirkan

Pikiran yang menjauhkan kita dari Tuhan

Sungguh, kenikmatan ini meninabobokan kita

Sehingga hilanglah rasa cinta kepada sesama

Apakah keadaan ini lebih baik dihadapan Allah?

 

Kenikmatan ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana

Di sana mereka hidup menderita

Ketakutan setiap saat melanda

Waktu istirahat tak ada

Hiburan dan kesenangan jauh dari pikiran mereka

Kepedulian yang tinggi terhadap sesama

Rasa sakit, luka, kehilangan keluarga tercinta, kehilangan harta benda,

ikhlas mereka terima daripada harus menjual akidah mereka

Tempat mereka berlindung hanyalah Allah semata

Apakah keadaan ini lebih baik dihadapan Allah?

 

Allah menegaskan, bahwa kita (Muslim) adalah umat terbaik

Lalu kenapa kenyataan yang ada kebalikannya?

Kenyataannya, siapa yang mau meninggalkan akidahnya akan mendapatkan kesenangan

Hanya dua kemungkinan kenapa pada saat ini, kenyataan tidak sesuai dengan ayat Allah

Pertama, Allah yang salah dalam ayatnya? Tentu sangat tidak mungkin

Kedua, kita manusia yang tidak mengikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepada RasulNYA. Inilah penyebabnya

Kesempitan hidup, jauh dari berkahNYA, bagaimana kita bisa mengharapkan keridhoaNYA?

Bagaimana kita bisa masuk surga? Atau kita sudah siap hidup abadi di neraka?

 

Allah Mahamengetahui apa yang terbaik bagi makhlukNYA

Allah telah menurunkan petunjuk hidup dengan jelas

Allah mengutus Rasulullah untuk dicontoh dan diteladani manusia

Rasulullah telah meninggalkan kita setelah semuanya terang benderang

Lantas kenapa kita masih saja hidup dalam kegelapan?

Ternyata cara kita hidup tidak sesuai dengan petunjukNYA

Cara kita hidup bertentangan dengan ajaran Rasulullah ﷺ

Syariah itu menjaga keamanan, kehormatan Islam dan hak setiap Muslim

Penjaga syariah agar menyeluruh adalah Daulah

Muslim itu satu, harus dipimpin oleh satu orang

Jika Muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, maka akan sesuailah ayat Allah tersebut

Seharusnya, seorang Muslim itu bertaqwa, cerdas, kaya, dermawan, terhormat, menjadi teladan umat lainnya

Pasti ini yang diinginkan Allah SWT dan Rasulullah ﷺ