Hukum syariah adalah seruan dari Pembuat syariah (khithab asy-Syar’i). Seruan Pembuat syariah ada dua macam. Pertama: Khithab at-taklif (seruan taklif). Yakni seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan tuntunan (al-iqtidha’) atau pilihan (at-takhyir). Dengan kata lain, khithab at-taklif adalah seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan tuntunan untuk mengerjakan (thalah al-fi’l[i]), atau untuk meninggalkan (thalah at-tark[i]), ataupun untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan (at-takyir bayn al-fi’l[i]). Jika seruan tersebut berkaitan dengan tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntunan fardhu. Wajib adalah tuntutan yang secara syar’i ada celaan bagi orang yang benar-benar meninggalkannya secara sengaja. Pengertian celaan bagi yang meninggalkannya  secara syar’i  hendaknya ditunjukkan oleh Kitabullah, Sunnah Rasullah ﷺ, atau Ijmak Sahabat. Dalam hal meninggalkan pelaksanaan kewajiban ini, celaan manusia tidak dipandang sama sekali. Yang diperhatikan adalah celaan syariah. Ditinjau dari aspek kewajibannya, tidak ada perbedaan antara wajib ‘ain dan wajib kifayah.

Adapun jika seruan Pembuat syariah itu berkaitan dengan tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntunan yang tidak tegas maka itu adalah mandub, padanan katanya dalam perkara ibadah adalah  sunnah. Mandub adalah perbuatan yang secara syar’i pelakunya mendapatkan pujian, namun secara syar’i pula orang yang meninggalkannya tidak dicela. Mandub disebut juga dengan nafilah.

Jika seruan Pembuat syariah tersebut berkaitan dengan tuntunan untuk meninggalkan dengan tuntunan yang tegas maka itu disebut haram, padanan katanya adalah mahzhur. Haram adalah perbuatan yang secara syar’i pelakunya dicela. Adapun jika seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan tuntunan untuk meninggalkan itu berupa tuntunan yang tidak tegas maka itu disebut dengan makruh. Makruh didefinisikan sebagai perbuatan apa saja yang secara syar’i orang yang meninggalkannya mendapat pujian, tetapi orang yang mengerjakannya tidak dicela oleh syariah.

Sementara itu, jika seruan Pembuat syariah berkaitan dengan pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan sesuatu, baik secara jelas menunjukkan adanya pilihan ataupun yang dapat dipahami dari nash bahwa disana ada pilihan dilihat dari bentuk tuntutannya (seperti adanya tuntutan setelah datangnya larangan atas satu hukum dalam dua keadaan yang berbeda), maka itu berarti ibahah (mubah) meskipun seruannya dalam bentuk perintah. Dengan demikian, hukum-hukum syariah di dalam khithab at-taklif sama sekali tidak keluar dari lima kategori ini.

Kategorisasi Seruan Syariah: Taklif

   seruan taklif

Namun demikian, dilihat dari obyeknya, hukum Islam dapat dibagi lagi menjadi dua. Pertama: jika terkait dengan benda maka hukumnya ada 2 (dua): halal atau haram. Kedua: jika terkait dengan perbuatan maka hukumnya ada 5 (lima): wajib/fardhu, sunnah/mandub/nafilah, haram/mahzhur, makruh atau halal/mubah.

Kategorisasi Hukum Syariah: Taklif

Kategorisasi hukum syariah taklif

Kedua: Khithab al-wadh’i (seruan yang terkait dengan konteks pelaksanaannya). Sesungguhnya berbagai amal perbuatan manusia yang terjadi pada tataran real telah ada dan dijelaskan hukumnya dalam seruan Pembuat syariah, baik dari segi tuntunan (al-iqtidha’) maupun pilihan (at-takhyir).  Seruan Pembuat syariah juga datang sekaligus menempatkan berbagai perkara yang diperlukan oleh hukum-hukum yang ada—yang menjadikan perwujudan hukum tersebut atau kesempurnaan pelaksanaannya—bergantung pada perkara-perkara itu. Artinya, berbagai perkara tersebut ditempatkan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh hukum syariah. Dengan demikian, seruan Pembuat syariah, sebagaimana datang dengan membawa tuntunan atau pilihan, juga datang dengan sejumlah perkara yang dibutuhkan  oleh tuntutan atau pilihan tersebut. Dalam hal ini, Pembuat syariah menjadikan perkara tersebut sebagai sebab (sabab), syarat (syarth) atau pencegah (mani’); atau menjadikannya sebagai sah (shahih) atau batal (bathil); atau menjadikannya sebagai ketetapan (‘azimah) atau keringanan (rukhshah). Jika seruan Pembuat syariah yang berupa tuntutan dan pilihan (yakni khithab at-taklif) itu merupakan hukum-hukum yang memecahkan problematika amal perbuatan manusia maka khithab al-wadh’i memcahkan problematika hukum itu sendiri berikut hal-hal yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, seruan Pembuat syariah yang berupa tuntutan dan pilihan itu merupakan hukum atas amal perbuatan manusia, sedangkan khithab al-wadh’i merupakan hukum-hukum atas hukum-hukum tersebut (yang berupa tuntutan dan pilihan). Karena itu, khithab al-wadh’i memberi hukum-hukum tersebut sifat-sifat tertentu. Posisi khithab al-wadh’i seperti itu bukan berarti bahwa ia keluar dari kedudukannya yang terkait dengan amal perbuatan manusia. Alasannya, karena sesuatu (misal: A) yang berkaitan dengan suatu perkara (misal: B), yang terkait dengan sesuatu yang lain (misal: C).

Karena itulah, adanya bahaya menjadi sebab (as-sabab) atas kemubahan/kehalalan (makan) bangkai; takut berzina menjadi sebab atas kebolehan menikahi budak; kencing yang selalu keluar menjadi sebab atas gugurnya kewajiban berwudhu bagi orang yang keluar (air kencingnya) di dalam shalat (tetapi ia cukup berwudhu dengan satu wudhu untuk setiap shalat meski air kencing tersebut keluar ditengah-tengah shalat); tergelincir/tenggelamnya matahari atau terbitnya fajar menjadi sebab atas berlakuknya kewajiban shalat-shalat (yang telah ditentukan) tersebut, dan sebagainya. Semua itu merupakan seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan hukum, yaitu kebolehan (makan) bangkai, kebolehan menikahi budak, gugurnya kewajiban wudhu pada setiap shalat, serta berlakunya kewajiban shalat. Dari sini, maka sebab (as-sabab) merupakan bagian dari khithab al-wadh’i.

Haul (berlalunya waktu satu tahun) merupakan syarat atas kewajiban zakat; baligh merupakan syarat mutlak dalam semua taklif hukum; pengutusan para rasul merupakan syarat bagi adanya pahala dan siksaan; adanya kemampuan untuk menerima merupakan syarat bagi keabsahan jual-beli; adanya bimbingan merupakan syarat untuk menyerahkan harta milik anak yatim kepadanya. Semua itu merupakan seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan hukum. Berdasarkan ini maka syarat (as-syarth) juga merupakan bagian dari khithab al-wadh’i.

Kondisi haid merupakan penghalang (al-mani’) bagi kebolehan berhubungan seks, bertawaf di Baitullah, melaksanakan kewajiban shalat, serta menunaikan shaum. Keadaan gila adalah penghalang dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan muamalah secara umum. Demikian seterusnya seperti itu. Semua ini merupakan seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan hukum. Artinya, peghalang (al-mani’) pun merupakan bagian dari khithab al-wadh’i.

Kondisi orang yang sakit, yang tidak mampu berdiri, memberikan keringanan (rukhshah) baginya untuk menunaikan shalat sambil duduk. Keadaan orang yang bepergian memberikan kebolehan baginya untuk berbuka shaum pada bulan Ramadhan. Keadaan orang yang dipaksa dengan paksaan yang sangat keras memberkan kebolehan baginya untuk mengucapkan kata-kata kekufuran. Semua itu merupakan seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan hukum, yaitu shalat sambil duduk, berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan, serta mengatakan kata-kata kufur. Berdasarkan semua ini maka keringanan (rukhshah) juga merupakan bagian dari khithab al-wadh’i.

Berkaitan dengan khithab al-wadh’i tersebut, tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya seruan Pembuat syariah datang dengan membawa hukum sekaligus sejumlah perkara yang berkaitan dengan hukum tersebut. Berkaitan dengan hukum-hukum yang datang dalam bentuk pensyariatan secara umum yang wajib diamalkan oleh hamba-hamba Allah SWT—seperti shalat, ditilik dari shalat itu apa; puasa, ditilik dari sisi puasa itu; dan jihad, ditilik dari sisi jihad itu apa—maka sesungguhnya khithab al-wadh’i dalam hukum-hukum tersebut merupakan sifat hukum-hukum itu; yakni dilihat dari sisi keberadaannya sebagai hukum-hukum yang disyariatkan dalam bentuk pensyariatan umum dan dari sisi keharusan hamba-hamba Allah SWT untuk mengamalkannya. Pensyariatan secara umum ini dan keharusan hamba-hamba Allah untuk mengamalkannya itulah yang disebut dengan ‘azimah. Karena itu, ‘azimah adalah bagian dari ahkam al-qadh’i. Dalam hal ini, ‘azimah dan rukhshah merupakan satu bagian, karena ‘azimah adalah pokok, dari yang pokok ini muncul cabang, yakni rukhshah. Dengan demikian, baik ‘azimah maupun rukhshah  adalah bagian dari khithab al-wadh’i.

Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan penrgaruh suatu amal perbuatan di dunia, maka sesungguhnya khithab al-wadh’i tampak jelas jika dilihat dari sisi pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh: kita mengatakan bahwa shalat itu benar jika semua rukunnya terpenuhi; kita juga mengatakan bahwa jual-beli itu benar jika semua syaratnya terpenuhi; kita pun mengatakan bahwa syirkah itu sah jika syarat-syarat syar’i-nya terpenuhi. Semua ini merupakan sifat dari hukum dilihat dari sisi pelaksanaannya, bukan dilihat dari sisi pensyariatannya. Sesungguhnya syariah telah mendatangkan semua itu sehingga jual-beli dianggap sah dan shalat pun dipandang sah. Demikian pula sebaliknya, yakni jika ijab dalam jual-beli tidak ada, atau rukuk dalam shalat tidak dilakukan, atau qabul (penerimaan) dalam syirkah tidak dilaksanakan. Dengan demikian, batal merupakan sifat dari hukum-hukum di atas dilihat dari sisi penunaiannya, bukan dilihat dari sisi pensyariatannya. Dalam hal ini, syariat memang telah mendatangkan ketentuan yang demikian dan memandang semua perkara di atas adalah batal. Berdasarkan hal ini maka sah dan batal adalah satu kategori, karena seruan Pembuat syariah dalam dua hal tersebut memang berkaitan dengan suatu hukum, apakah sah atau batal. Sebab, sah itu merupakan pokok, sedangkan batal merupakan derivasi/cabang dari hukum-hukum keabsahan. Dengan demikan, sah dan batal adalah satu kategori.

Inilah yang disebut dengan khithab al-wadh’i. Kihthab al-wadh’i ini berkaitan dengan perkara yang diperlukan oleh hukum. Khithab al-wadh’i dibagi menjadi lima bagian: sebab (sabab), syarat (syarth) dan penghalang (mani’); sah (shihhah), batal (buthlan) dan fasad (fasad); ‘azimah dan rukhshah.

Kategorisasi Seruan Syariah: Wadh’i

Khithab al wadhi