Karakteristik hukum Islam sangat berbeda dengan hukum produk Kapitalisme maupun Sosialisme. Hukum Islam dibangun berdasarkan nash-nash syariah yang tetap. Dalam Islam, nash-nash syariah adalah sumber hukum yang kemudian menghukumi realitas. Sebaliknya dalam Kapitalisme, misalnya, realitaslah yang menjadi pijakan hukum yang kemudian menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan (mengakomodasi) realitas. Akibatnya, hukum produk Kapitalisme ini berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lainnya. Ini adalah konsekuensi dari dijadikannya realitas—yang terus berubah dan berkembang—sebagai pijakan hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan, produk hukum Islam digali dari nash-nash syariah, sementara pada saat yang sama nash-nash tersebut tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Karena itu, produk hukum tersebut harus selalu terikat dengan nash dan tunduk pada apa yang dinyatakan oleh dalalahnya. Pertimbangan atas dasar perubahan zaman dan perbedaan tempat tidak mempunyai nilai sama sekali di sini, sebagaimana pertimbangan atas dasar kemaslahatan atau kemudharatan. Perbedaan kultur, kebiasaan dan adat-istiadat masyarakat juga tidak boleh mempengaruhi hukum Islam. Pasalnya, kultur, kebiasaan dan adat-istiadat bukanlah ‘illat (motif diberlakukannya hukum) dan sumber hukum. Bahkan kultur, kebiasaan dan adat-istiadat acapkali banyak yang bertentangan dengan syariah. Apalagi kultur, kebiasaan dan adat-istiadat yang ada pada masa sekarang ini pada dasarnya merupakan kristalisasi dari pemikiran dan hukum-hukum yang bersumber dari sistem sekular yang telah terbukti mengakibatkan kerusakan masyarakat. Namun demikian, jika kultur, kebiasaan dan adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, ia dibolehkan (mubah). Hanya saja, kebolehannya bukan karena pertimbangan apa-apa kecuali memang dibolehkan oleh nash-nash syariah.

Sebagaimana dimaklumi, syariah Islam adalah yang itu-itu juga; tidak pernah berubah. Yang halal akan tetap halal dan yang haram akan tetap haram. Selamanya begitu hingga Hari Kiamat, karena wahyu Allah SWT telah terputus dan syariah Islam telah sempurna. Karena itu, khamr, misalnya, tidak akan pernah haram pada suatu waktu kemudian berubah menjadi halal pada waktu yang lain. Demikian juga keharaman riba, memata-matai orang Islam, menipu, meminta bantuan kepada orang kafir, suap dan sebagainya. Statement bahwa hukum harus berubah karena faktor perubahan waktu dan tempat tentumerupakan bentuk keberanian yang luar biasa terhadap Allah SWT. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Janganlah kalian berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kalian, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berhasil. (QS an-Nahl :[16]: 116).

Jika hukum Islam harus berubah karena faktor waktu dan tempat, berarti akan ada satu fakta atau kasus yang memiliki dua hukum sekaligus—halal dan haram—meskipun dalam wilayah dan rentang waktu yang tidak sama. Ini jelas mustahil karena Allah tidak mungkin menurunkan dua hukum yang berlawanan untuk kasus yang sama. Hal ini juga sangat kontradiktif dengan karakter kesempurnaan syariah Islam.

Memang, realitas yang menjadi obyek hukum boleh jadi mengalami perubahan, tetapi hukum atas realitas itu sendiri tentu saja tidak berubah. Dalam istilah para ahli fikih (fukaha), obyek hukum, misalnya khamr sampai kapan pun dan di mana pun tetap haram. Akan tetapi, ketika esensi khamr berubah menjadi cuka, maka ia menjadi halal. Dalam dua keadaan ini sebetulnya tidak dapat dikatakan telah terjadi perubahan hukum. Yang terjadi adalah perubahan manathal-hukm yang memungkinkan dihasilkannya dua hukum yang berbeda: khamr tetap khamr dengan keharamannya; cuka tetaplah cuka dengan kehalalannya. Sebab, keduanya memiliki esensi dan manath al-hukm yang berbeda.

Demikianlah, setiap hukum syariah mempunyai manath al-hukm. Setiap terjadi perubahan manath, pasti ada hukum lain untuk manath yang baru tersebut. Manath, menurut al-Ghazali, tidak sama dengan ‘illat (latar belakang/motif diberlakukannya hukum). Sebab tidak semua hukum mempunyai ‘illat, tetapi ia pasti mempunyai manath. Karena itu, menurut asy-Syatibi, penentuan hukum atas  manath al-hukm harus tepat dan hanya berlaku untuk manath tersebut, tidak untuk yang lain.

Contoh lain, orang sakit yang tidak mampu berdiri boleh menunaikan shalat sambil duduk atau berbaring. Perubahan posisi dari sebelumnya wajib berdiri menjadi boleh duduk tidak dapat dikatakan sebagai perubahan hukum karena kondisi berbeda, tetapi karena memang adanya perbedaan hukum yang didasarkan pada dua manath al-hukm  yang memang berbeda: orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Karena itu, orang sehat tetap wajib menunaikan shalat dengan berdiri, sedangkan orang sakit dibolehkan melaksanakan shalat sambil duduk atau berbaring. Jika hukum untuk orang sehat diberlakukan juga pada orang sakit, jelas keliru, karena masing-masing mempunya manath al-hukm yang berbeda. Demikian seterusnya.

Disamping itu, syariah Islam diberlakukan atas manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia; bukan karena faktor suku, etnik, geografis ataupun karena faktor Arab atau non-Arabnya. Di mana pun dan kapan pun, manusia, baik Arab atau non-Arab, esensinya sama; masing-masing mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah yang sama. Kondisi ini tidak pernah berubah. Karena itu, gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor waktu dan tempat sebenarnya bukan merupakan keniscayaan hidup manusia. Sebab, esensi kemanusiaan pada diri manusia tidak pernah mengalami perubahan. Yang berubah hanyalah sarana fisik dan wujud materi yang melingkupinya. Dengan demikian, dinamisasi, perkembangan dan perubahan tersebut sebenarnya hanya menyangkut bentuk-bentuk materi atau sarana-sarana fisik yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya. Sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan manusia, baik untuk memenuhi tuntunan jasmaniah maupun naluriahnya, tidak pernah berubah. Contoh: manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tidur, beristirahat. Semua ini diperlukan oleh manusia pada zaman mana pun dan di mana pun meskipun boleh jadi alat pemuas dan kualitasnya berbeda-beda. Alat pemuas dan kualitas kebutuhan manusia zaman dulu, misalnya, tentu berbeda dengan alat pemuas dan kualitas yang dibutuhkan manusia pada zaman modern meskipun kebutuhan mereka untuk makan, minum, berpakaian, tidur dan istirahat tidak pernah berubah.

Karena itulah, berkaitan dengan benda-benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, Islam telah menggariskan kaidah hukum yang sama yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman, yakni:

Hukum asal benda (barang) adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Sebaliknya, berkaitan dengan perbuatan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmaniah maupun naluriah—yang tidak pernah berubah itu—Islam menggariskan kaidah berikut:

Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syariah.

Walhasil, propaganda atas gagasan bahwa hukum harus berubah karena waktu dan tempat tidak mempunyai pijakan syariah yang jelas dalam Islam.